Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung partai politik yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hasto mengatakan dia tak mempermasalahkan apabila ada partai politik yang menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Namun dia mengingatkan kepada partai politik agar tidak kehilangan konteks dalam menolak kebijakan tersebut sehingga mengkritik pemerintah tanpa basis data dan pertimbangan terhadap situasi ancaman krisis global saat ini.
Hasto berpendapat partai politik sepatutnya melihat upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pemerintah dalam mengatasi ancaman krisis global yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia.
Dia menilai Presiden Jokowi telah menorehkan prestasi luar biasa dalam mengelola negara. Bahkan, tambah Hasto, banyak negara yang mengapresiasi perekonomian Indonesia.
Saat ini, sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif bagus dalam tiga kuartal, yakni tumbuh rata-rata di atas 5 persen dan inflasi 4,9 persen, seiring dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19.
Hasto juga menyampaikan bahwa banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis.
Oleh karena itu, Hasto menekankan kepada seluruh partai politik agar memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya itu.
"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada tahun 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif," kata Hasto sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 September 2022.
Seperti diketahui salah satu partai yang getol menyuarakan penolakan kenaikan BBM adalah Partai Keadilan Sejahtera.
Dalam rapat paripurna ulang tahun DPR beberapa waktu lalu, PKS melakukan interupsi dan menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Bahkan saat itu mereka menyatakan walk out dari rapat paripurna yang saat itu juga bertepatan dengan aksi penolakan kenaikan harga BBM dari berbagai elemen di luar gedung DPR.