Jakarta -Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Fadli Zon mengatakan, pertemuan The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) yang telah berlangsung selama tiga hari, pada 5--7 Oktober 2022 telah menghasilkan suatu ringkasan pembicaraan atau chair's summary. Namun, Fadli menambahkan, tidak ada joint statement yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut mengingat masih adanya hal-hal yang tidak disepakati oleh masing-masing delegasi. Utamanya, terkait pandangan terhadap konflik Rusia dan Ukraina.
"Ada banyak hal yang disepakati, banyak poin. Tetapi ada beberapa hal yang tidak disepakati, yang masih perlu kerja keras. Terutama, yang terkait dengan pandangan soal perang antara Rusia dan Ukraina. Itu tidak mencapai suatu kesepakatan, sehingga kita tidak ada satu joint statement yang konsensus," jelasnya.
Posisi Indonesia sendiri, menurut Fadli sebenarnya ingin menjadi jembatan dengan memfasilitasi melalui forum P20 tersebut. "Kita kan menganut politik bebas aktif, kita tentu saja menghargai hukum internasional, tetapi kita sebenarnya ingin menjadi bridge builder, kita ingin menjadi jembatan, ingin memfasilitasi. Tetapi, kelihatannya belum ketemu," imbuhnya.
Beberapa isu krusial yang dibahas di antaranya berkaitan dengan tantangan global, ketahanan pangan dan energi, demokrasi dan peran parlemen, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, persoalan climate change, serta keterlibatan sosial dan kesetaraan gender.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani ketika menutup perhelatan the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) mengatakan, para parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit. “Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme. Sesuai tema yang diusung, yaitu “Stronger Parliament for Sustainable Recovery”, para pemimpin parlemen negara-negara anggota G20 sepakat untuk terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global,” jelas Puan, dalam pidato penutupan P20 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2022.
P20 Summit sendiri, menghasilkan outcome document berupa chair's summary yang menggarisbawahi beberapa hal penting. “Di antaranya, tentang multilateralisme sebagai kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama. Lalu perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global. Serta, mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Hal penting yang digarisbawahi dalam Chair's Summary P20 adalah perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif. Termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan, SDG’s dan perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.
“Pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Kemudian, urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua. Serta, parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi,” lanjutnya.
Ke depannya, poin-poin yang tertuang dalam outcome document merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20, yang akan menjadi masukan bagi Pemerintah RI, khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada November tahun ini di Bali.
“Outcome document tersebut akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 berikutnya yang akan diketuai oleh Parlemen India,” tegas Puan.
Terkait itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, DPR RI bersama segenap pimpinan delegasi 'The 8th Parliamentary Speakers’ Summit (P20)' Indonesia 2022 melakukan penanaman pohon bertempat di Taman Energi DPR RI. Gerakan penanaman pohon tersebut bertujuan sebagai gerakan untuk mendorong, membangkitkan, dan menggaungkan semua pihak sebagai gerakan bumi lebih baik, bersih, dan hijau.
“Pimpinan delegasi P20 didampingi segenap Fraksi, BKSAP diketuai Ketua DPR RI Puan Maharani menanam pohon di DPR RI. Ini sekaligus sebagai sebuah implementasi dari ungkapan bijak, the best time to plant a tree is 20 years ago but the second best time is right now,” ujar Putu usai menghadiri 'Tree Planting to Commemorate P20 Indonesia 2022' di Taman Energi Surya DPR RI, Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2022.
Putu menyatakan, DPR RI bersama segenap delegasi P20 terus berkomitmen dalam net zero emision menuju energi bersih. Putu menuturkan, DPR RI telah melakukan transisi penggunaan energi dari energi fosil menjadi tenaga surya dibuktikan melalui adanya pembangunan panel surya di Taman Energi, yang dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Gedung DPR RI.
Sumber : Indonesia.go.id
.webp)
.jpeg)
