Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI. Namun, hasil yang diharapkan belum maksimal. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu, PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, dan para pelaku usaha sepakat untuk bersinergi mencari solusi.
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pemerintah, PT Pelindo, dan asosiasi tambang batu bara untuk berbagi biaya pengerukan kolam pelabuhan. "Minggu depan akan dilakukan finalisasi terkait kesepakatan ini," ujar Gubernur Rohidin.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Bambang Agus Suprabudi, menjelaskan bahwa secara teknis, pendangkalan alur masuk pelabuhan menjadi kendala utama. "Untuk kapal tongkang dan peti kemas, dibutuhkan kedalaman minimal -8 meter, sedangkan saat ini hanya sekitar -3 hingga -4 meter," jelasnya.
Bambang menambahkan bahwa dengan pengerukan hingga kedalaman 8 meter, Pelabuhan Pulau Baai dapat mengakomodasi kapal-kapal besar seperti kapal pengangkut peti kemas dan kapal tongkang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor dan memperlancar distribusi barang di Provinsi Bengkulu.
