Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui integrasi yang solid antara sistem kesehatan, pendidikan, dan vokasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak positif di seluruh fase kehidupan manusia, dari tahap prenatal hingga usia lanjut.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menegaskan pentingnya kebijakan yang mencakup semua aspek pengembangan SDM untuk mencapai hasil yang optimal.
“Pembangunan SDM yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup semua fase kehidupan, dari prenatal hingga usia lanjut,” ujar Nunung dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional’, Selasa (17/9).
Kemenko PMK mencatat, Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang mengukur kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, telah menunjukkan perbaikan yang signifikan selama 10 terakhir.
“Sedangkan dari kesehatan salah satu indikatornya penurunan angka stunting. Itu merupakan bukti nyata dari kemajuan dalam sektor kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, kata Nunung, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya dengan melalui regulasi untuk memperkuat pendidikan vokasi dan mengintegrasikannya dengan sektor pekerjaan.
Kemudian, pemerintah tengah membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang efisien untuk menghubungkan antara penyedia pendidikan vokasi dan sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil, misalnya untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Tantangan utama adalah memastikan bahwa lulusan vokasi siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. Sekolah vokasi yang kami rencanakan di KEK akan berperan penting dalam menyuplai tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri di kawasan tersebut,” tutur Nunung.
Tak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga fokus pada sektor kesehatan dalam membangun SDM berkualitas melalui perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan yang telah mencakup 98,16% dari populasi, melebihi target yang diharapkan.
Nunung berujar, kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara mereka yang mampu membayar iuran secara mandiri tetap memberikan kontribusi.
“Penting untuk memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial berjalan efektif dan tanpa tumpang tindih. Kami terus memperbaiki mekanisme ini agar manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal,” ujar Nunung.
Dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, penguatan sistem kesehatan, dan perlindungan sosial, pemerintah terus berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik. Kolaborasi berbagai sektor ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam menyongsong Indonesia Emas.
