 |
Jakarta - Berdasarkan hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei ternama, termasuk Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menunjukkan tren yang positif. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Prabu Revolusi mengatakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia dalam tiga bulan terakhir dinilai sebagai faktor utama mengapa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi.
“Kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10).
Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen, meskipun Indonesia baru saja keluar dari pandemi Covid-19 dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Prabu mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang memangkas waktu perjalanan hanya menjadi 30 menit dan transformasi digital yang luar biasa di era Jokowi. “Ini semua adalah capaian luar biasa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, keberhasilan ini juga tak lepas dari gaya kepemimpinan Jokowi yang berkesan dan membekas di hati masyarakat. Ini menjadi faktor yang menambah kepuasan publik terhadap Jokowi selalu tinggi.
“Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan sangat dekat dengan masyarakat, hal ini meninggalkan kesan mendalam di hati rakyat,” tambahnya.
Dengan kebijakan ekonomi yang terjaga dan gaya kepemimpinan tersebut, Presiden Jokowi berhasil mencatatkan pencapaian yang signifikan hingga akhir masa jabatannya. Kepuasan publik yang masih tinggi ini menunjukkan apresiasi atas berbagai terobosan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.
Tak hanya itu, tren positif kepuasan publik terhadap Jokowi juga tak lepas dari kenyataan masyarakat kelas menengah tak terpengaruh signifikan terhadap kehebohan di dunia maya. Prabu menilai terjadi disparitas yang tinggi antara kepuasan masyarakat di dunia maya dan dunia nyata sehari-hari.
Lebih dari itu, Prabu juga menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi oleh pemerintah terkait media sosial bukanlah upaya untuk membatasi masyarakat untuk berekspresi. Tetapi lebih kepada untuk menangkal berita-berita bohong atau hoaks yang bertebaran di media sosial.
“Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi kebebasan bicara, tapi untuk menjaga agar ekosistem digital tetap sehat dan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” tegasnya.
