 |
| Ketua Umum Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, bersama Ketua DPD Pertashop Provinsi Bengkulu, Ferry, melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di ruang kerja gubernur, Selasa (15/4). |
Bengkulu - Pelaku usaha Pertashop di Provinsi Bengkulu tengah menghadapi masa sulit. Kekosongan pasokan BBM non-subsidi jenis Pertamax yang berkepanjangan, ditambah dengan beban operasional dan kebijakan yang belum berpihak, membuat keberlangsungan usaha mereka terancam.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ketua Umum Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, bersama Ketua DPD Pertashop Provinsi Bengkulu, Ferry, melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di ruang kerja gubernur, Selasa (15/4). Audiensi ini juga dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana.
Dalam pertemuan tersebut, HPMPI menyampaikan sejumlah usulan strategis, termasuk penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 10% menjadi 7,5% untuk meringankan beban UMKM yang tergabung dalam jaringan Pertashop.
“Tadi usulan sudah ditanggapi positif oleh Pak Gubernur, tinggal menunggu momentum tepat untuk pelaksanaannya,” ujar Steven.
Tak hanya itu, HPMPI juga mendorong agar Pertashop diberdayakan sebagai pusat perdagangan dan sentra ekonomi di daerah. Menurut Steven, Gubernur menyambut baik ide ini dan bahkan mengusulkan agar sosialisasi dilakukan melalui platform digital seperti TikTok Live agar lebih efektif.
Namun yang paling mendesak, lanjut Steven, adalah persoalan kelangkaan BBM. Selama 5–7 hari terakhir, banyak Pertashop mengalami kekosongan stok hingga menimbulkan kerugian kolektif senilai Rp1,8 miliar. Kondisi ini diperparah oleh pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai yang menghambat masuknya kapal pengangkut BBM.
“Saat ini dua kapal BBM dengan total muatan 5.000 KL sudah standby di luar alur. Jika bisa masuk, kebutuhan BBM Bengkulu untuk seminggu ke depan bisa aman,” jelasnya.
Kelangkaan juga memicu panic buying di masyarakat. Warga membeli BBM dalam jumlah besar menggunakan jerigen, bahkan ada yang mendatangi rumah pengusaha Pertashop secara langsung karena khawatir tidak kebagian.
“Kami hanya minta hak kami sebagai mitra resmi Pertamina, dan kami butuh perlindungan pemerintah agar usaha kami bisa berlanjut,” tegas Steven.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Donni Swabuana menyatakan bahwa usulan penurunan PBBKB akan dikaji lebih dalam mengingat pajak tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penurunan PBBKB masuk dalam rencana jangka panjang Pak Gubernur, namun perlu analisa komprehensif karena menyangkut sumber keuangan daerah,” kata Donni.
Sementara itu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa penurunan PBBKB adalah bagian dari program kampanyenya dan akan dilaksanakan pada waktu yang tepat.
“Tinggal menunggu momen yang pas karena saat ini kita masih fokus efisiensi anggaran,” ujarnya.
Terkait solusi jangka pendek, Gubernur mengungkapkan bahwa pihak Pertamina akan segera menyalurkan BBM melalui pipa bawah laut langsung dari kapal untuk menghindari distribusi darat yang tidak efisien.
“Kalau distribusi lewat darat dari Lampung dan Sumsel, Pertamina harus keluar biaya sampai Rp500 juta per hari. Maka sekarang sedang disiapkan distribusi langsung dari kapal,” jelas Helmi.
Namun, untuk saat ini, Pertamina masih memprioritaskan penyaluran BBM subsidi ke SPBU. Jika distribusi dibagi ke Pertashop, dikhawatirkan akan menimbulkan antrean panjang.
“Pertamina tetap fokus salurkan subsidi dulu, tapi kami akan kawal agar ke depan Pertashop bisa lebih diperhatikan,” tutup Gubernur.
.jpeg)
