Di Depan JK, Pramono Bicara LPDP Versi Jakarta hingga KJMU Bisa Untuk S2–S3
Prolog — Saat Pramono Bicara “LPDP Versi Jakarta”
wartabisnis.net – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tampil di depan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (JK) menyampaikan gagasan besar soal beasiswa di Jakarta. Dia bilang ingin membuat KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) jadi seperti LPDP versi Jakarta.
Bayangannya, bukan cuma mahasiswa S1 saja yang kebagian manfaat, tapi hingga jenjang S2 dan S3 sekaligus. Ini bukan hanya soal uang kuliah doang, tapi kesempatan memperlebar wawasan ke luar negeri dan menjadikan tagline “putus rantai ketidakberuntungan” jadi nyata.
Menurut Pram, pola ini bukan semata-mata soal dana, tapi soal membentuk SDM yang berdaya dan bisa kembali mengabdi ke Jakarta. Harapannya, mereka bisa kuliah tanpa mesti merantau jauh.
Kalimatnya cukup mengena: “Supaya wawasannya terbuka,” ujar Pramono dengan lugas, saat menyampaikan rencana ini. Kini program KJMU bukan lagi hanya soal kuliah di dalam negeri, tapi bisa sampai luar negeri juga.
Apa Itu “LPDP Versi Jakarta”? KJMU Mau Jadi Mirip LPDP
Pramono ingin KJMU punya fitur yang mirip banget sama LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), yaitu beasiswa penuh—bisa untuk S2 dan S3.
Jadi bukan cuma biaya kuliah, tapi juga biaya hidup, uang saku, dan syarat pengabdian setelah selesai. Semua itu dituangkan lewat KJMU versi baru.
Kalau disetujui DPRD, katanya Jakarta bisa memberi beasiswa ke puluhan mahasiswa terbaik. Bahkan dia bilang, “mungkin sudah waktunya kita memikirkan apakah 100 atau 200 mahasiswa pilihan Jakarta yang kita beri LPDP, tapi bersumber dari KJMU.”
Yang menarik: beasiswa ini akan diikat dengan syarat alumni harus kembali dan mengabdi ke Jakarta setelah lulus. Mirip banget sama LPDP pusat, tapi diinisiasi oleh Pemprov sendiri.
Sekarang KJMU Sudah Sampai Mana?
Saat ini, KJMU sudah menjangkau sekitar 15.000–16.979 mahasiswa, yang awalnya hanya terbuka untuk jenjang D3, D4, dan S1. Impiannya sih meningkat jadi 20.000 penerima pada tahun berikutnya.
Penerima mendapatkan sekitar Rp 9 juta per semester, ditambah uang saku bulanan sekitar Rp 750 ribu. Dan tidak perlu daftar ulang tiap semester—selama IPK tetap baik, beasiswa terus berjalan.
Tujuannya mulia—memutus rantai ketidakberuntungan dengan mendorong anak-anak Jakarta pintar yang kurang mampu bisa lanjut ke pendidikan tinggi hingga puncaknya.
Reaksi & Dukungan dari Berbagai Pihak
Beberapa pihak menyambut positif. Fraksi PDIP di DPRD DKI, seperti Jhonny Simanjuntak, bilang rencana ini sejalan dengan semangat konstitusi—mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan Jakarta sebagai kota global.
Tapi gak semua setuju. Fraksi PSI di DPRD malah menganggap soal beasiswa untuk S2–S3 adalah ranah pemerintah pusat. Mereka menilai Pemprov sebaiknya fokus memperluas KJMU di S1 saja.
Tentu, wacana LPDP versi Jakarta ini jadi diskusi menarik antara kebutuhan desentralisasi dan kewenangan pusat dalam urusan beasiswa pascasarjana.
Dampaknya ke Mahasiswa & SDM Jakarta
Jika disetujui, program ini bisa jadi game-changer. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa meneruskan studi hingga ke luar negeri, tanpa harus pusing soal biaya dan tanpa takut terjerumus dalam jalur “gak punya kesempatan.”
Bayangkan generasi yang bisa kembali ke Jakarta dengan ilmu mendalam, riset terkini, dan jejaring global. Jakarta bukan sekadar jadi kota dengan SDM unggul, tapi jadi magnet akademik dan inovasi.
Anggaran tambahan untuk KJMU, plus pemberlakuan hingga jenjang S3, berpotensi meningkatkan kualitas SDM dalam jangka panjang. Investor dan sektor industri pun bisa lebih tertarik karena supply SDM terjamin kompeten.
Tantangan & Hal yang Perlu Diperhatikan
-
Anggaran dan Legalitas — Pastinya rencana ini memerlukan persetujuan DPRD dan penganggaran yang matang. Apalagi beasiswa pascasarjana butuh dana besar, termasuk biaya studi di luar negeri.
-
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat — Karena S2–S3 biasanya diatur dalam ranah nasional, ada tantangan kolaborasi dengan LPDP atau Kementerian Pendidikan. Kalau gak sinkron, program bisa tumpang tindih.
-
Syarat dan Evaluasi — Harus jelas: IPK minimum, bidang prioritas, mekanisme pengabdian, serta sanksi kalau tidak kembali ke Jakarta. Tanpa ini, program bisa kehilangan arah.
Penutup — Menuju LPDP Versi Jakarta?
Pramono Anung udah ngomong terbuka soal KJMU jangan hanya berhenti di S1, tapi harus sampai S3. Bahkan dia ingin jadikan program ini “LPDP versi Jakarta”—beasiswa elite dengan visi besar.
Jika disetujui, ini bukan cuma soal dana kuliah, tapi bagian dari strategi jangka panjang membentuk SDM unggul yang mengabdi dan membangun kota ini.
Tentu bicara soal idealisme, peluang, dan tantangan. Tapi satu yang jelas: Jakarta bergerak menuju pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
