Halo teman-teman, kabar mengejutkan dan membanggakan nih buat dunia pesantren dan pemerintahan! Gus Irfan, cucu KH Hasyim Asy’ari, resmi jadi Menteri Haji dan Umrah pertama di Indonesia. Ini bukan sekadar jabatan baru, tapi momentum bersejarah yang menggambarkan transformasi besar dalam sistem penyelenggaraan haji nasional. Yuk kita bahas latar belakang, proses pelantikan, dan maknanya bagi umat Islam Indonesia.
Transformasi Besar: Dari BP Haji Jadi Kementerian dan Gus Irfan Jadi Pemimpinnya
Setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada 26 Agustus 2025, posisi Badan Pengelola Haji (BP Haji) secara resmi ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini bukan hanya struktural, tapi juga membuka babak baru dalam sistem birokrasi haji.
Di tengah proses transisi tersebut, nama Gus Irfan menguat sebagai tokoh utama yang akan memimpin kementerian baru ini. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, bahkan menyampaikan bahwa posisi Gus Irfan sudah tidak lagi sebagai kepala badan, tapi sebagai menteri.
Gus Irfan pun disebut-sebut tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk dilantik secara resmi. Menurut informasi dari Istana, penunjukan ini sudah masuk ke tahap akhir penggodokan, dan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tinggal menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto.
Profil Gus Irfan: Keturunan Ulama Besar dan Pejabat Profesional
Gus Irfan atau Mochamad Irfan Yusuf adalah cucu dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan ulama besar Indonesia. Lahir di Jombang pada 24 Juni 1962, Gus Irfan tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kuat. Ia menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya, dan melanjutkan pendidikan doktoralnya di UIN Malang.
Di luar pendidikan, karier Gus Irfan cukup lengkap. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, Komisaris BPR Tebuireng, Pengasuh Ponpes Al-Farros, dan aktif sebagai dosen. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU.
Pada Pemilu 2024, Gus Irfan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jatim VIII dengan lebih dari 77 ribu suara. Namun, ia mengundurkan diri dari DPR setelah ditunjuk menjadi Kepala BP Haji oleh Presiden. Pengunduran diri tersebut dianggap sebagai bentuk komitmen penuh dalam membangun sistem haji yang profesional.
Makna Penunjukan Gus Irfan: Representasi NU, Harapan Umat, dan Reformasi Birokrasi
Penunjukan Gus Irfan bukan hanya soal jabatan, tapi juga sinyal politik dan kultural yang besar. Sebagai cucu KH Hasyim Asy’ari, keterlibatannya di kabinet dinilai sebagai bentuk representasi ulama dalam birokrasi negara. Banyak pihak dari kalangan pesantren dan organisasi keagamaan menyambut baik keputusan ini.
Dari sisi teknis, transformasi BP Haji menjadi kementerian membuat Gus Irfan punya wewenang yang lebih luas dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji. Sebelumnya, urusan haji terbagi antara Ditjen PHU Kemenag dan BP Haji. Kini, semua akan berada di bawah satu komando: Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan kekuatan regulasi yang diperoleh dari UU baru dan posisi kementerian, pelayanan ibadah haji diharapkan bisa lebih tertata, transparan, dan modern. Apalagi, Gus Irfan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan umat tapi punya kapasitas profesional di bidang manajerial.
Respons Publik dan Pemerintah: Positif tapi Tetap Kritikal
Respons publik terhadap pelantikan Gus Irfan sangat positif. Banyak yang menyebut ini sebagai momen yang tepat, karena selama ini penyelenggaraan haji dinilai masih perlu perbaikan dari sisi pelayanan, sistem kuota, dan transparansi biaya.
Di media sosial, banyak warga net yang memberikan dukungan, terutama dari kalangan Nahdliyin. Mereka merasa bahwa NU kembali mendapatkan tempat yang layak di pemerintahan—bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga pelaku dalam pengambilan keputusan strategis.
Namun, sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa tantangan di depan mata sangat besar. Proses digitalisasi layanan haji, efisiensi biaya, hingga pengawasan mitra di Arab Saudi adalah PR besar yang harus segera dituntaskan oleh Gus Irfan dan timnya.
Potret Layanan Haji ke Depan: Harapan, Modernisasi, dan Akar Keulamaan
Visi Gus Irfan terhadap layanan haji adalah membangun sistem yang berbasis nilai-nilai keagamaan tapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Di bawah kementerian baru ini, penyelenggaraan ibadah haji akan dikelola secara terintegrasi dengan sistem digital, namun tetap menjunjung tinggi etika dan spiritualitas.
Beberapa program yang sudah dirancang antara lain adalah layanan satu pintu berbasis aplikasi, pemetaan kuota berbasis wilayah, hingga sistem pengaduan jemaah secara real-time. Gus Irfan menyebut pelayanan ini harus ramah jamaah, akuntabel, dan bebas pungli.
Yang tak kalah penting, kehadiran Gus Irfan di kabinet juga membuka ruang bagi kader-kader pesantren untuk masuk ke level kebijakan nasional. Ini adalah titik temu antara tradisi dan modernitas, antara nilai dan sistem.
Penutup: Babak Baru Penyelenggaraan Haji di Indonesia
Penunjukan Gus Irfan, cucu KH Hasyim Asy’ari, sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama RI bukan cuma peristiwa administratif. Ini adalah momentum bersejarah yang membawa pesan kuat: bahwa pelayanan ibadah bisa ditangani lebih profesional tanpa meninggalkan akar spiritualitasnya.
Makna Lebih Dalam untuk Umat dan Pemerintah
Dengan kementerian baru ini, Indonesia punya peluang membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji yang tak hanya efisien dan modern, tapi juga bermartabat. Gus Irfan adalah simbol sinergi antara ulama dan negara. Tinggal bagaimana kebijakan yang lahir dari kementerian ini benar-benar berdampak positif buat para calon jemaah haji dari seluruh penjuru negeri.
